Karena Tak Patuh Hukum, LSM Greenpeace Dikecam?

Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Luthfi Hakim, menilai LSM Greenpeace sangat arogan karena tidak mendaftarkan organisasinya di Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta. Luthfi menyebut Greenpeace seperti ‘pelacur’.

“Mereka (Greenpeace) menjelek-jelekan Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan dana. Sama saja itu mirip pelacur jalanan,” kecam Luthfi dalam rilisnya, Rabu (29/6/2011).

Untuk itu, Luthfi meminta Gubernur DKI Fauzi Bowo menindak tegas dan mengusir Greenpeace dari Jakarta. “Kalau Pemprov DKI tidak mampu, FBR siap mengusir dan sweeping Greenpeace,” tegas Luthfi.

Luthfi mengatakan, sebagai LSM asing, Greenpeace harus melapor ke Kesbangpol Pemprov DKI. “Apa pun namanya, semua LSM yang berada di Jakarta harus mengikuti peraturan Pemprov DKI. Kalau tidak, sama saja itu sudah melecehkan Gubernur,” tegas Luthfi.

Sebelumnya, mantan Sekda dan Wali Kota Jakarta Pusat Muhayat mengatakan, Greenpeace adalah LSM liar dan tidak pernah mendaftarkan ke Kesbangpol Pemprov DKI. Pernyataan Muhayat juga diamini Wali Kota Jakarta Pusat Saefulloh.

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali juga mengecam keras arogansi Greenpeace. Menurutnya, klaim Greenpeace yang menyatakan bebas beroperasi di wilayah hukum Indonesia karena sudah terdaftar di Kemenkum HAM adalah pernyataan yang sangat mengada-ada.

“Secara hukum semua LSM harus terdaftar di Kemenkum HAM. Tapi secara operasional juga wajib terdaftar di Kesbangpol DKI. Yang melegalkan LSM itu negara, bukan Greenpeace sendiri. Jadi, Greenpeace itu tidak bisa seenaknya melegalkan dirinya sendiri hanya karena sudah terdaftar di Kemenkum HAM,” katanya.

Ashraf yang sudah lama berkiprah di organisasi masyarakat ini menambahkan, agar aktivitasnya tidak semakin liar, pemerintah perlu membuat kajian khusus tentang Greenpeace.

“Misalnya, dalam rangka apa, kepentingan mereka apa, dan sejauh mana mereka mematuhi aturan di negara kita. Apalagi ini kan menyangkut LSM asing. Perlu diwaspadai. Jangan sampai nanti kehadiran Greenpeace justru mengganggu kepentingan bangsa dan negara,” papar Ketua Forkabi yang juga Ketua DPD I Partai Golkar DKI ini